Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Rahmadani, Desi
Subject
341 Hukum Internasional
Datestamp
2024-06-19 03:40:45
Abstract :
Konflik yang terjadi di antara negara-negara yang mengakibatkan perang, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata saja akan tetapi juga menyerang masyarakat sipil. PBB sebagai organisasi yang berfungsi sebagai dewan keamaan negara sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Kewenangan PPB terhadap organisasi yang menyelesaikan konflik hanya pada negara-negara yang tercatat sebagai anggota PBB yang terdapat didalam piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International; Kedua, Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi lintas Negara yang memiliki tugas menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja. Hasil daripada daripada penelitian ini meliputi : Pertama,Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di tinjau dari hukum humaniter yang termuat didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,Declarations Human Rights (DUHAM),dan didalam konvensi jenewa 1949 telah ada akan tetapi didalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai.Kedua,kewenangan PBB dalam menangani tindak pelanggaran Hak asasi manusia kurang dibaikan oleh beberapa negara yang memilki kekuatan dengan adanya pengecualian pemberian hak vekto kepada beberapa negara.
Konflik yang terjadi di antara negara-negara yang mengakibatkan perang, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata saja akan tetapi juga menyerang masyarakat sipil. PBB sebagai organisasi yang berfungsi sebagai dewan keamaan negara sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Kewenangan PPB terhadap organisasi yang menyelesaikan konflik hanya pada negara-negara yang tercatat sebagai anggota PBB yang terdapat didalam piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International; Kedua, Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi lintas Negara yang memiliki tugas menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja. Hasil daripada daripada penelitian ini meliputi : Pertama,Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di tinjau dari hukum humaniter yang termuat didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,Declarations Human Rights (DUHAM),dan didalam konvensi jenewa 1949 telah ada akan tetapi didalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai.Kedua,kewenangan PBB dalam menangani tindak pelanggaran Hak asasi manusia kurang dibaikan oleh beberapa negara yang memilki kekuatan dengan adanya pengecualian pemberian hak vekto kepada beberapa negara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
