Sanksi Hukum terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Putri, Mellisa
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2024-06-19 04:11:01
Abstract :
Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini terus mengalami peningkatan di Indonesia, yang dimana akibat dari perbuatan tersebut sangat luas serta sangat menyengsarakan rakyat. Salah satu regulasi yang memikirkan tentang rakyat adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan terdapatnya regulasi ini diharapkan bisa menghindari terbentuknya perbuatan tindak pidana dibidang korupsi. Walaupun regulasi tersebut telah diatur serta dilaksanakan tetapi kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa terjalin apalagi ketentuan yang ada di dalam undang?undang tersebut masih terdapat celah hukum yang bisa di manfaatkan oleh para pelakon kejahatan supaya terbebas dari ancaman pidana. Memang sudah tidak lazim lagi kita mendengar bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini disebutkan telah mengatur suatu norma hukum yang bersifat Extra Ordinary Crime. Seperti yang terdapat didalam Pasal 20 ayat 7, dimana pasal tersebut dapat memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi; Kedua, untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi selain dari sanksi pidana denda. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemberian sanksi oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana denda dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Tidak ada sanksi pidana lain yang terkandung serta termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia selain dari pidana denda dan sanksi administrasi
Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini terus mengalami peningkatan di Indonesia, yang dimana akibat dari perbuatan tersebut sangat luas serta sangat menyengsarakan rakyat. Salah satu regulasi yang memikirkan tentang rakyat adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan terdapatnya regulasi ini diharapkan bisa menghindari terbentuknya perbuatan tindak pidana dibidang korupsi. Walaupun regulasi tersebut telah diatur serta dilaksanakan tetapi kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa terjalin apalagi ketentuan yang ada di dalam undang?undang tersebut masih terdapat celah hukum yang bisa di manfaatkan oleh para pelakon kejahatan supaya terbebas dari ancaman pidana. Memang sudah tidak lazim lagi kita mendengar bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini disebutkan telah mengatur suatu norma hukum yang bersifat Extra Ordinary Crime. Seperti yang terdapat didalam Pasal 20 ayat 7, dimana pasal tersebut dapat memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi; Kedua, untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi selain dari sanksi pidana denda. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemberian sanksi oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana denda dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Tidak ada sanksi pidana lain yang terkandung serta termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia selain dari pidana denda dan sanksi administrasi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
