Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui Layanan Aplikasi Online menurut Perspektif Hukum di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Toruan, Michael Agustinus Lbn.
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2024-06-20 01:29:59
Abstract :
Era Globalisasi Semua tindakan manusia diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga salah satu kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan jual beli melalui internet. E-commerce adalah jenis transaksi online tertentu karena tidak terjadi secara fisik atau fisik antara perusahaan dan pelanggan. Pertama, penulis penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi perlindungan konsumen diIndonesia. Kedua, mereka ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen didefinisikan oleh UU ITE dan PP PSTE.. Adapun tujuan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, penerapan perlindungan konsumen di indonesia; Kedua, Mengetahui konsep perlindungan konsumen yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE. Penulis dalam penelitian ini dengan metode penelitian yang mana jenis penelitiannya ialah Normatif. Sifat penelitain menggunakan deskriptif data primer menjadi dasar UUD 1945,KUHPERDATA. Hasil dari penelitian ini : pertama, perlindungan konsumen sudah melaksanakan peraturan mengenai transaksi online namun penerapan yang dilakukkan oleh perlindungan konsumen belum dilaksanakan peraturan yang mendalam dari UUPK. dua, konsep dalam Perlindungan konsumen diatur dalam PP PSTE dan UU ITE, tetapi masih Banyak pelanggan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh para pebisnis. Sehingga pemerintah indonesia meningkatkan upaya dalam menerapkan peraturan?peraturan tersebut terhadap transaksi elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Selain itu, pendekatan dengan cara undang-undang. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai transaksi elektronik sejak Pemerintah. Analisis induktif digunakan untuk menjelaskan metodologi analisis data secara kualitatif. Temuan kajian menunjukkan bahwa: Pertama, KUH Perdata, UUPK, UU ITE Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik semuanya mengatur berbagai macam perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e- perdagangan), dan bahwa secara umum apabila konsumen merasa dirugikan dalam transaksi tersebut, maka diatur upaya hukumnya dalam peraturan tersebut
Era Globalisasi Semua tindakan manusia diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga salah satu kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan jual beli melalui internet. E-commerce adalah jenis transaksi online tertentu karena tidak terjadi secara fisik atau fisik antara perusahaan dan pelanggan. Pertama, penulis penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi perlindungan konsumen diIndonesia. Kedua, mereka ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen didefinisikan oleh UU ITE dan PP PSTE.. Adapun tujuan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, penerapan perlindungan konsumen di indonesia; Kedua, Mengetahui konsep perlindungan konsumen yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE. Penulis dalam penelitian ini dengan metode penelitian yang mana jenis penelitiannya ialah Normatif. Sifat penelitain menggunakan deskriptif data primer menjadi dasar UUD 1945,KUHPERDATA. Hasil dari penelitian ini : pertama, perlindungan konsumen sudah melaksanakan peraturan mengenai transaksi online namun penerapan yang dilakukkan oleh perlindungan konsumen belum dilaksanakan peraturan yang mendalam dari UUPK. dua, konsep dalam Perlindungan konsumen diatur dalam PP PSTE dan UU ITE, tetapi masih Banyak pelanggan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh para pebisnis. Sehingga pemerintah indonesia meningkatkan upaya dalam menerapkan peraturan?peraturan tersebut terhadap transaksi elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Selain itu, pendekatan dengan cara undang-undang. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai transaksi elektronik sejak Pemerintah. Analisis induktif digunakan untuk menjelaskan metodologi analisis data secara kualitatif. Temuan kajian menunjukkan bahwa: Pertama, KUH Perdata, UUPK, UU ITE Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik semuanya mengatur berbagai macam perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e- perdagangan), dan bahwa secara umum apabila konsumen merasa dirugikan dalam transaksi tersebut, maka diatur upaya hukumnya dalam peraturan tersebut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
