Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus pada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Herdiyanti, Iis
Subject
362.7 Permasalahan dan Layanan kepada Anak dan Remaja
Datestamp
2023-09-15 03:15:56
Abstract :
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif empiris yang dimana sumber data primernya penulis peroleh melalui wawancaran dan observasi dari hasil data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Komis Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya melindungi anak yang melakukan tindak pidana dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani kasus, KPPAD Kepri mengalami kendala dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas dan perlindungan anak, karena kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat KPPAD Kepri kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Solusi dari permasalah ini adalah dengan melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengawasi anak-anak agar tidak melakukan tindak pidana. Sehingga dapat meminimalisir kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif empiris yang dimana sumber data primernya penulis peroleh melalui wawancaran dan observasi dari hasil data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Komis Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya melindungi anak yang melakukan tindak pidana dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani kasus, KPPAD Kepri mengalami kendala dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas dan perlindungan anak, karena kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat KPPAD Kepri kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Solusi dari permasalah ini adalah dengan melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengawasi anak-anak agar tidak melakukan tindak pidana. Sehingga dapat meminimalisir kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
