Analisis Yuridis terhadap Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Terkait Persetujuan Suami atau Istri (Studi pada Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Daifip, Daifip
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2023-09-18 08:39:27
Abstract :
Dalam Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas saham ditempatkan sebagai benda bergerak, yang penyerahannya dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan narasumber secara langsung dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri, maka selain harus terpenuhinya semua unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dikaitkan dengan harta bersama, berarti apabila salah satu pihak mau melakukan pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus melihat pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur, pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri secara hukum seorang Notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan, sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Dalam Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas saham ditempatkan sebagai benda bergerak, yang penyerahannya dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan hukum dan akibat hukum pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris terkait akta pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan narasumber secara langsung dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri, maka selain harus terpenuhinya semua unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dikaitkan dengan harta bersama, berarti apabila salah satu pihak mau melakukan pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan suami atau istri. Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus melihat pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur, pengalihan saham perseroan terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan suami atau istri secara hukum seorang Notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan, sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
