Pelaksanaan Rekrutmen Kandidat Kepala Daerah Oleh Partai Politik ( Studi pada dewan pimpinan partai politik di Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Hermanto, Novi
Subject
324.2 Partai Politik, Parpol
Datestamp
2023-09-18 08:47:17
Abstract :
Rekrutmen kandidat kepala daerah yang seharusnya berlangsung secara terbuka dan demokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum adanya proses seleksi terbuka dan demkoratis bagi kader ataupun nonkader untuk berkompetisi agar diusung oleh partai politik dalam suatu pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen kandidat kepala daerah oleh partai politik dan tanggung jawab partai politik dalam melakukan rekrutmen kandidat kepala daerah. Penelitian ini merupakan yuridis-empiris yang mengkaji tentang asas demokrasi dan transaparasi, serta tangung jawab partai dalam melakukan rekrutmen kandidat kepala daerah, Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu mengedepankan asas demokrasi, transparansi dan keterbukaan. partai tidak pernah dimintai tangung jawab atas rekrutmen terhadap kepala dearah yang melakukan tindak pidana. Hal itu dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang diberikan oleh partai yg melakukan rekrutmen kepala daerah ketika kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran hukum dan sanksi hanya diberikan kepada kepala daerah yang melakukan pelangaran hukum.
Rekrutmen kandidat kepala daerah yang seharusnya berlangsung secara terbuka dan demokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum adanya proses seleksi terbuka dan demkoratis bagi kader ataupun nonkader untuk berkompetisi agar diusung oleh partai politik dalam suatu pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen kandidat kepala daerah oleh partai politik dan tanggung jawab partai politik dalam melakukan rekrutmen kandidat kepala daerah. Penelitian ini merupakan yuridis-empiris yang mengkaji tentang asas demokrasi dan transaparasi, serta tangung jawab partai dalam melakukan rekrutmen kandidat kepala daerah, Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu mengedepankan asas demokrasi, transparansi dan keterbukaan. partai tidak pernah dimintai tangung jawab atas rekrutmen terhadap kepala dearah yang melakukan tindak pidana. Hal itu dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang diberikan oleh partai yg melakukan rekrutmen kepala daerah ketika kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran hukum dan sanksi hanya diberikan kepada kepala daerah yang melakukan pelangaran hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
