Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Berupa Kapal Laut di Kota Batam (Studi pada Kejaksaan Negeri di Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Susanna, Susanna
Subject
353 Administrasi Negara yang Membawahi Bidang Khusus, Departemen
Datestamp
2023-09-19 03:57:08
Abstract :
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 44disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Penelitian ini membahasbagaimana pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam danbagaimana kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi?studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana putusan hakim), tetapi dalam hal barang bukti berupa kapal laut yang diputus untuk dikembalikan kepada pemiliknya, pihak kejaksaan tidak menjaganya dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi kerusakan terhadap barang bukti berupa kapal laut tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan perlu adanya kerja sama antar instansi guna melakukan penegakan hukum pidana agar barang bukti tersebut dapat dijaga sebagaimana mestinya, hendaknya pemerintah khususnya lembaga kejaksaan mestinya menginstruksikan dibentuknya RUPBASAN.Hal ini tentu saja harus diadakannya suatu peraturan tersendiri yang memberikan kewenangan serta anggaran yang akan diperlukan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan atas barang bukti berupa kapal laut
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 44disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Penelitian ini membahasbagaimana pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam danbagaimana kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi?studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana putusan hakim), tetapi dalam hal barang bukti berupa kapal laut yang diputus untuk dikembalikan kepada pemiliknya, pihak kejaksaan tidak menjaganya dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi kerusakan terhadap barang bukti berupa kapal laut tersebut. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan perlu adanya kerja sama antar instansi guna melakukan penegakan hukum pidana agar barang bukti tersebut dapat dijaga sebagaimana mestinya, hendaknya pemerintah khususnya lembaga kejaksaan mestinya menginstruksikan dibentuknya RUPBASAN.Hal ini tentu saja harus diadakannya suatu peraturan tersendiri yang memberikan kewenangan serta anggaran yang akan diperlukan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan atas barang bukti berupa kapal laut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
