Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor : 267/Pid.B/2015/Pn.Pgb)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Wijaya, Iwan
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2023-09-22 02:44:36
Abstract :
Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Jika dicermati dengan seksama Putusan NO. 267/Pid.b/2015/PN.Pgb. menjatuhkan pasal 27 ayat 1 UU ITE sedangkan jikalau dicermati berdasarkan Asas Hukum Pidana Lex Specialis Derogat Legi Generali Seyogyanya lebih mengedepankan UU 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online? Dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang ? Undang 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan 27 ayat 1 UU ITE. Diperlukan konsepsi yang sama antar aparatur penegak hukum khususnya disini adalah jaksa dan hakim, disebabkan apabila hakim salah dalam mempertimbangkan hukum maka putusan tersebut dikhawatirkan akan menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh hakim selanjutnya dalam menganalisis dan memutuskan suatu kasus yang sama.
Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Jika dicermati dengan seksama Putusan NO. 267/Pid.b/2015/PN.Pgb. menjatuhkan pasal 27 ayat 1 UU ITE sedangkan jikalau dicermati berdasarkan Asas Hukum Pidana Lex Specialis Derogat Legi Generali Seyogyanya lebih mengedepankan UU 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online? Dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang ? Undang 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan 27 ayat 1 UU ITE. Diperlukan konsepsi yang sama antar aparatur penegak hukum khususnya disini adalah jaksa dan hakim, disebabkan apabila hakim salah dalam mempertimbangkan hukum maka putusan tersebut dikhawatirkan akan menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh hakim selanjutnya dalam menganalisis dan memutuskan suatu kasus yang sama.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
