Tinjauan Yuridis Upaya Administratif dalam Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Ginting, Agustinus
Subject
347.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Hukum Perdata
Datestamp
2023-10-06 05:11:04
Abstract :
Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana tinjauan yuridis upaya administratif pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa adalah mekanisme pengeluaran pemerintah yang memainkan peran penting dalam pemanfaatan bugdet negara. Sengketa yang diselesaikan Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah sengketa pengadaan barang/jasa. Sengketa pengadaan barang/jasa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menyalahi aturan Undang ? Undang. Peraturan Undang ? Undang yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan?bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pernafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan pendapat ahli. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pengadilan dalam menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat berjalan apabila belum dilakukan upaya administrasi yang tersedia terlebih dahulu. Upaya administratif dalam sengketa pengadaan barang/jasa masih ditemukannya inkonsistensi dalam aturang perundang ? undangan.
Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana tinjauan yuridis upaya administratif pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa adalah mekanisme pengeluaran pemerintah yang memainkan peran penting dalam pemanfaatan bugdet negara. Sengketa yang diselesaikan Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah sengketa pengadaan barang/jasa. Sengketa pengadaan barang/jasa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menyalahi aturan Undang ? Undang. Peraturan Undang ? Undang yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan?bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pernafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan pendapat ahli. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pengadilan dalam menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat berjalan apabila belum dilakukan upaya administrasi yang tersedia terlebih dahulu. Upaya administratif dalam sengketa pengadaan barang/jasa masih ditemukannya inkonsistensi dalam aturang perundang ? undangan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
