Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Penjual Barang-Barang Palsu Bermerek (Studi Kasus pada Polisi Daerah Kepulauan Riau)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Sibuea, Eben Ezer
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2023-10-09 06:52:05
Abstract :
Negara Republik Indonesia sudah mengatur hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penjulan barang palsu bermerek yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana merek ini Kepolisian diberi wewenang sebagai penyidik terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas tersebut kepada Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti mencari kebenaran akan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam penerapannya dilapangan. Dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik terhadap kasus penjualan barang bermerek palsu Kepolisian memiliki tata cara penyelesaian sebagai berikut: pertama, harus dimulainya dengan adanya laporan atau aduan terhadap pihak yang merasa dirugikan hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur hal tersebut dengan delik aduan dan kemudian laporan tersebut akan dilakukan tahap penyelidikan, kemudian dilakukannya tindakan dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan dan selanjutnya masuk dalam tahap pembuatan berkas acara pemeriksaan kepada saksi dan tersangka, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara, dan selanjutnya penyerahan berkas kepada kejaksaan negeri untuk sidang dalam pengadilan, namun pada prakteknya tidak satupun kasus yang maju kepengadilan hal ini dikarenakan laporan tersebut lansung dicabut oleh pelapor sebelum diberikan kepada kejaksaan.
Negara Republik Indonesia sudah mengatur hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penjulan barang palsu bermerek yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana merek ini Kepolisian diberi wewenang sebagai penyidik terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas tersebut kepada Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti mencari kebenaran akan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam penerapannya dilapangan. Dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik terhadap kasus penjualan barang bermerek palsu Kepolisian memiliki tata cara penyelesaian sebagai berikut: pertama, harus dimulainya dengan adanya laporan atau aduan terhadap pihak yang merasa dirugikan hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur hal tersebut dengan delik aduan dan kemudian laporan tersebut akan dilakukan tahap penyelidikan, kemudian dilakukannya tindakan dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan dan selanjutnya masuk dalam tahap pembuatan berkas acara pemeriksaan kepada saksi dan tersangka, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara, dan selanjutnya penyerahan berkas kepada kejaksaan negeri untuk sidang dalam pengadilan, namun pada prakteknya tidak satupun kasus yang maju kepengadilan hal ini dikarenakan laporan tersebut lansung dicabut oleh pelapor sebelum diberikan kepada kejaksaan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
