Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Akibat Pemalsuan Surat Kuasa yang Dilegalisir Notaris dalam Pengambilan Jaminan Kredit (Studi Kasus Nomor 009/ PK-ARB/BPSK/IV/2014)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Nababan, Jefri Harianto
Subject
340.9 Konflik Hukum
Datestamp
2023-10-09 09:10:16
Abstract :
Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian maka kebutuhan masyarakat semakin banyak pula. Banyak masyarakat yang membutuhan modal dalam pengembangan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membutuhkan pihak lain untuk memberikan pinjaman modal atau kredit. Pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian hutang piutang diantara kreditur dan debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Apabila kredit sudah lunas maka debitur baru diperbolehkan mengambil asli dokumen terkait jaminan atau agunan. Adakalanya karena debitur tidak bisa mengambil sendiri, dia memberikan kuasa terhadap pihak ketiga untuk mengambil dokumen tersebut. dalam beberapa kasus kuasa pengambilan jaminan itu ada dipalsukan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat penggunaan Putusan Nomor 009/PK?ARB/BPSK/IV/2014 dan menganalisis kekuatan alat bukti surat kuasa palsu yang dilegalisir oleh notaris. Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini, bahwa Putusan BPSK tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan Surat kuasa palsu tersebut mengakibatkan kelemahan pembuktian dipersidangan karena surat kuasa tersebut sudah mengalami cacat formal.
Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian maka kebutuhan masyarakat semakin banyak pula. Banyak masyarakat yang membutuhan modal dalam pengembangan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membutuhkan pihak lain untuk memberikan pinjaman modal atau kredit. Pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian hutang piutang diantara kreditur dan debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Apabila kredit sudah lunas maka debitur baru diperbolehkan mengambil asli dokumen terkait jaminan atau agunan. Adakalanya karena debitur tidak bisa mengambil sendiri, dia memberikan kuasa terhadap pihak ketiga untuk mengambil dokumen tersebut. dalam beberapa kasus kuasa pengambilan jaminan itu ada dipalsukan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat penggunaan Putusan Nomor 009/PK?ARB/BPSK/IV/2014 dan menganalisis kekuatan alat bukti surat kuasa palsu yang dilegalisir oleh notaris. Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini, bahwa Putusan BPSK tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan Surat kuasa palsu tersebut mengakibatkan kelemahan pembuktian dipersidangan karena surat kuasa tersebut sudah mengalami cacat formal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
