Analisis Yuridis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat Diajukan ke Pengadilan Negeri
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Leonaldo, Leonaldo
Subject
347.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Hukum Perdata
Datestamp
2023-10-11 03:21:50
Abstract :
Macam-macam keluhan dari pihak konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan pihak produsen, maka dibuatlah suatu badan untuk perlindungan dan menjaga hak konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha wajib melaksanakan putusan BPSK meskipun pelaku usaha telah mengajukan keberatan setelah 7 hari diterimanya putusan BPSK dan untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan/data sekunder. Hasil penelitian pertama diperoleh dengan mengkaji terhadap dua perkara arbitrase yakni perkara No. 04/PK-ARB/BPSK/II/2017 dan perkara No. 05/PK-ARB/BPSK/II/2017 dengan hasil ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang?undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut ternyata tidak diterapkan dalam kedua perkara arbitrase tersebut. Hasil penelitian kedua diperoleh dengan mengkaji terhadap dua putusan keberatan yakni putusan No. 70/PDT.SUS?BPSK/2017/PN.BTM dan putusan No. 85/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BTM dengan hasil kedua putusan tersebut menunjukkan tata cara pemeriksaan keberatan berlaku ketentuan hukum acara perdata. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut, ternyata tidak diterapkan dalam perkara arbitrase sebagaimana kedua putusan arbitrase tersebut diatas, dan tata cara pemeriksaan dalam kedua putusan keberatan tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2006, namun tata cara pemeriksaan atas kedua perkara keberatan tersebut bersesuaian dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Sebagaimana asas lex posterior derogat legi priori yang artinya aturan yang terbaru (posterior) mengesampingkan aturan yang lama (prior).
Macam-macam keluhan dari pihak konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan pihak produsen, maka dibuatlah suatu badan untuk perlindungan dan menjaga hak konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha wajib melaksanakan putusan BPSK meskipun pelaku usaha telah mengajukan keberatan setelah 7 hari diterimanya putusan BPSK dan untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan/data sekunder. Hasil penelitian pertama diperoleh dengan mengkaji terhadap dua perkara arbitrase yakni perkara No. 04/PK-ARB/BPSK/II/2017 dan perkara No. 05/PK-ARB/BPSK/II/2017 dengan hasil ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang?undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut ternyata tidak diterapkan dalam kedua perkara arbitrase tersebut. Hasil penelitian kedua diperoleh dengan mengkaji terhadap dua putusan keberatan yakni putusan No. 70/PDT.SUS?BPSK/2017/PN.BTM dan putusan No. 85/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BTM dengan hasil kedua putusan tersebut menunjukkan tata cara pemeriksaan keberatan berlaku ketentuan hukum acara perdata. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut, ternyata tidak diterapkan dalam perkara arbitrase sebagaimana kedua putusan arbitrase tersebut diatas, dan tata cara pemeriksaan dalam kedua putusan keberatan tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2006, namun tata cara pemeriksaan atas kedua perkara keberatan tersebut bersesuaian dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Sebagaimana asas lex posterior derogat legi priori yang artinya aturan yang terbaru (posterior) mengesampingkan aturan yang lama (prior).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
