Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Lokalisasi Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial (Studi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Rahayu, Ranggi Dwi
Subject
340.9 Konflik Hukum
Datestamp
2023-10-12 02:29:06
Abstract :
Masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti keberadaan lokalisasi, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Lokalisasi menjadi maslah sosial yang berada di masyarakat. Lokalisasi adalah sebuah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur atau wanita tuna susila (WTS). Praktek prostitusi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dampak adanya lokalisasi prostitusi yaitu pada bidang kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat agar potensi potensi terjadinya pelacuran di Kota Batam bisa berkurang. Kajian dalam penelitian ini meliputi:Bagaimanakah peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban lokalisasi ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002? Dan apakan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban lokalisasi di Kota Batam?, serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal karena para pekerja seks komersial masi berada di lokalisai?lokalisasi ilegal di Kota Batam. Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan penertiban antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja serta lokalisasi yang dipegang kendali oleh oknum-oknum penegak hukum sehingga lokalisasi di Kota Batam sulit untuk ditertibkan.
Masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti keberadaan lokalisasi, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Lokalisasi menjadi maslah sosial yang berada di masyarakat. Lokalisasi adalah sebuah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur atau wanita tuna susila (WTS). Praktek prostitusi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dampak adanya lokalisasi prostitusi yaitu pada bidang kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat agar potensi potensi terjadinya pelacuran di Kota Batam bisa berkurang. Kajian dalam penelitian ini meliputi:Bagaimanakah peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban lokalisasi ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002? Dan apakan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban lokalisasi di Kota Batam?, serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal karena para pekerja seks komersial masi berada di lokalisai?lokalisasi ilegal di Kota Batam. Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan penertiban antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja serta lokalisasi yang dipegang kendali oleh oknum-oknum penegak hukum sehingga lokalisasi di Kota Batam sulit untuk ditertibkan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
