Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Arviansyah, Mohamad Reka
Subject
342 Hukum Tata Negara
Datestamp
2023-10-12 06:48:58
Abstract :
Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perkembangan bentuk kejahatan, subyek atau pelaku tindak pidana perdagangan orang yang makin cepat berkembang dalam masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lengkap, kelengkapan tersebut dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, mulai hukum pidana dalam KUHP yang diatur pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP maupun di luar KUHP yang diatur pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk di Kota Batam telah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Penelitian ini ingin mencari tahu efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, belum sepenuhnya efektiv terutama dalam proses pencegahan dan rehabilitasi korban, sampai pemulangan korban ke kampung halamannya dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam kekurangan anggaran, dan waktu, bahkan sampai saat ini kejahatan Perdagangan Orang masih terjadi
Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perkembangan bentuk kejahatan, subyek atau pelaku tindak pidana perdagangan orang yang makin cepat berkembang dalam masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lengkap, kelengkapan tersebut dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, mulai hukum pidana dalam KUHP yang diatur pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP maupun di luar KUHP yang diatur pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk di Kota Batam telah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Penelitian ini ingin mencari tahu efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, belum sepenuhnya efektiv terutama dalam proses pencegahan dan rehabilitasi korban, sampai pemulangan korban ke kampung halamannya dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam kekurangan anggaran, dan waktu, bahkan sampai saat ini kejahatan Perdagangan Orang masih terjadi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
