Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kehutanan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Syamsuddin, Syamsuddin
Subject
345.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Hukum Pidana
Datestamp
2023-10-14 08:22:37
Abstract :
Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi, hal ini tentu saja menjadikan dilema bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorang maupun korporasi. Pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada.
Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi, hal ini tentu saja menjadikan dilema bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorang maupun korporasi. Pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
