Analisis Yuridis Kewenangan Proyek Pelebaran Jalan yang Dikerjakan Pemerintah Kota Batam (Studi pada Pemerintah Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Harveno, Harveno
Subject
348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan
Datestamp
2023-10-14 08:48:37
Abstract :
Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda, terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam, dan status hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga, perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.
Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda, terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam, dan status hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga, perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
