Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Muttaqin, Andryco Permana
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2023-10-14 08:57:35
Abstract :
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kedamaian bagi warga. Orang-orang, yang melanggar hukum, akan didenda atau dipenjara, tanpa menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Jadi polisi tidak bisa merebut hak-hak para terdakwa. Jika itu terjadi, terdakwa diijinkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini juga bertujuan agar penegak hukum tidak bertindak sesuka mereka. Dalam studi kasus ini, masalah yang penulis fokuskan adalah tentang Analisis Yuridis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang implementasi KUHAP tentang hak-hak terdakwa yang dituduh secara salah dan dibebaskan oleh pengadilan serta tata cara untuk mendapatkan hak yang dimaksudkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif di mana penulis melihat-lihat buku, membaca dari internet dan undang-undang untuk menyelesaikan penelitian. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa ada kompensasi dalam bentuk uang dan rehabilitasi para terdakwa yang dituduh secara salah namun dibebaskan oleh pengadilan dan jumlah kompensasi telah direvisi selama bertahun-tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tetapi implementasi hukum ini belum sempurna karena ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983 / KMK.01 / 1983 tentang langkah-langkah untuk mengklaim uang ganti rugi tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemprosesan pencairan uang dapat ditinjau kembali
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kedamaian bagi warga. Orang-orang, yang melanggar hukum, akan didenda atau dipenjara, tanpa menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Jadi polisi tidak bisa merebut hak-hak para terdakwa. Jika itu terjadi, terdakwa diijinkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini juga bertujuan agar penegak hukum tidak bertindak sesuka mereka. Dalam studi kasus ini, masalah yang penulis fokuskan adalah tentang Analisis Yuridis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang implementasi KUHAP tentang hak-hak terdakwa yang dituduh secara salah dan dibebaskan oleh pengadilan serta tata cara untuk mendapatkan hak yang dimaksudkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif di mana penulis melihat-lihat buku, membaca dari internet dan undang-undang untuk menyelesaikan penelitian. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa ada kompensasi dalam bentuk uang dan rehabilitasi para terdakwa yang dituduh secara salah namun dibebaskan oleh pengadilan dan jumlah kompensasi telah direvisi selama bertahun-tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tetapi implementasi hukum ini belum sempurna karena ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983 / KMK.01 / 1983 tentang langkah-langkah untuk mengklaim uang ganti rugi tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemprosesan pencairan uang dapat ditinjau kembali
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
