Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Putra, Nofendri Pratama
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2023-10-14 09:00:34
Abstract :
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tuntutan dalam hal sarana transportasi yang relatif lebih cepat, salah satunya yaitu melalui udara yang menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sehubungan dengan itu, maka peran pesawat udara selaku alat transportasi akan menjadi alternatif yang strategis, namun demikian pertumbuhan transportasi udara juga dapat disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan melakukan perbuatan melanggar hukum.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana dan juga untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif analitis.Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 479l KUHP. Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia melalui prosedur tetap pengamanan perusahan pengangkutan udara yang sesuai dengan Keputusan Menteri KM.73 Tahun 1996 tentang pengamanan penerbangan sipil dan juga pelaksanaan prosedur pemeriksaan penumpang yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/2765/XII/2010 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tuntutan dalam hal sarana transportasi yang relatif lebih cepat, salah satunya yaitu melalui udara yang menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sehubungan dengan itu, maka peran pesawat udara selaku alat transportasi akan menjadi alternatif yang strategis, namun demikian pertumbuhan transportasi udara juga dapat disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan melakukan perbuatan melanggar hukum.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana dan juga untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif analitis.Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 479l KUHP. Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia melalui prosedur tetap pengamanan perusahan pengangkutan udara yang sesuai dengan Keputusan Menteri KM.73 Tahun 1996 tentang pengamanan penerbangan sipil dan juga pelaksanaan prosedur pemeriksaan penumpang yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/2765/XII/2010 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
