Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Online pada Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/Pn Lrt)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Novatika, Fajria
Subject
345.05 Hukum Acara Pidana
Datestamp
2023-10-14 09:09:52
Abstract :
Media pers rentan dengan kasus pencemaran nama baik, karna berita yang dipublikasikan bisa berujung pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang terjadi pada putusan No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dari putusan ini akan dilakukan kajian yang meliputi untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dalam kajian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap KUHP dan Undang?Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian pertama adalah terhadap pers perlu ada pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang akan dipublikasikan karena dalam pemberitaan terutama pada media pers online sering terjadi kasus pencemaran nama baik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan hasil penelitian yang kedua pertimbangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola hubungan yang harus dijadikan pegangan antara pers, masyarakat, dan pemerintah adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, dan dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, kehati-hatian, kecermatan, legal, reasoning, penguasaan hal materiil maupun formil
Media pers rentan dengan kasus pencemaran nama baik, karna berita yang dipublikasikan bisa berujung pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang terjadi pada putusan No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dari putusan ini akan dilakukan kajian yang meliputi untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dalam kajian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap KUHP dan Undang?Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian pertama adalah terhadap pers perlu ada pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang akan dipublikasikan karena dalam pemberitaan terutama pada media pers online sering terjadi kasus pencemaran nama baik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan hasil penelitian yang kedua pertimbangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola hubungan yang harus dijadikan pegangan antara pers, masyarakat, dan pemerintah adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, dan dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, kehati-hatian, kecermatan, legal, reasoning, penguasaan hal materiil maupun formil
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
