Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Pamungkas, Satriya Jati
Subject
345.01 Pengadilan Pidana, Pengadilan Kriminal
Datestamp
2023-10-14 09:12:49
Abstract :
Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana upaya pencegahan pornografi melalui media internet dan prostitusi online yang menggunakan sarana media sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Keplauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi online. Pornografi melalui media elektronik ada diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga terdapat dalam Undang?Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun tidak ada satu pasal pun didalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur prostitusi baik itu pekerja seks komersial maupun pengguna jasa nya. Mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia mucikari sebagai penyedia fasilitas. Dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pasal 4 ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijadikan dasar hukum untuk menjerat mucikari tersebut. Prostitusi online pada dasarnya tetaplah prositutsi, namun sayang nya belum ada hukum pidana di Indonesia yang mengatur secara umum maupun khusus untuk penjaja seks maupun pengguna nya. Dari masalah tersebut penulis mencoba untuk mengkaji KUHP, UU ITE dan UU Pornografi yang selanjutnya dikaji dengan teori law as a tool of social engineering. Pornografi melalui media internet dan prostitusi online dalam Hukum Pidana di Indonesia masih terdapat kekurangan sehubungan dengan makin maraknya praktik tersebut dimasyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi online belum efektif yang mengakibatkan masih banyak ditemui kejahatan-kejahatan sejenis. Terkait hal tersebut, penulis mencoba menelaah kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian yang selanjutnya dikaji dengan teori penegakan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (field Research). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana upaya pencegahan pornografi melalui media internet dan prostitusi online yang menggunakan sarana media sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Keplauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi online. Pornografi melalui media elektronik ada diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga terdapat dalam Undang?Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun tidak ada satu pasal pun didalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur prostitusi baik itu pekerja seks komersial maupun pengguna jasa nya. Mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia mucikari sebagai penyedia fasilitas. Dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pasal 4 ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijadikan dasar hukum untuk menjerat mucikari tersebut. Prostitusi online pada dasarnya tetaplah prositutsi, namun sayang nya belum ada hukum pidana di Indonesia yang mengatur secara umum maupun khusus untuk penjaja seks maupun pengguna nya. Dari masalah tersebut penulis mencoba untuk mengkaji KUHP, UU ITE dan UU Pornografi yang selanjutnya dikaji dengan teori law as a tool of social engineering. Pornografi melalui media internet dan prostitusi online dalam Hukum Pidana di Indonesia masih terdapat kekurangan sehubungan dengan makin maraknya praktik tersebut dimasyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi online belum efektif yang mengakibatkan masih banyak ditemui kejahatan-kejahatan sejenis. Terkait hal tersebut, penulis mencoba menelaah kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian yang selanjutnya dikaji dengan teori penegakan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (field Research). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
