Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Terhadap Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Suwandi, Suwandi
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2023-10-14 09:15:23
Abstract :
Parkir merupakan kewajiban retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan pajak ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat dimanfaatkan dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Mengenai parkir berlangganan tidak diatur secara khusus dalam Perda namun prakteknya Dinas Perhubungan Kota Batam masih menerapkan parkir berlangganan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat kebijakan Peraturan daerah Nomor 3/2018 atas kebijakan parker berlangganan dan peranan Dinas Perhubungan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan kuesioner, yang dianalisa dan diuraikan dengan teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian dalam sistem parkir berlangganan tidak dapat diterapkan karena kurangnya sosialisasi yang terus-menerus mendorong masyarakat dan pegawai negeri untuk berlangganan, sehingga banyak yang tidak mengetahui manfaat dan tujuan parkir berlangganan. Perancangan elektronik parkir yang dalam proses penanda tangan Memorandum Of Understanding antara T-Cash dengan Walikota batam akan dapat meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi parkir. Pihak Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan dengan TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan di lapangan dan melakukan survey potensi titik parkir baru pada daerah yang berpotensi bersama BPS, BPK, BPKP dan kejaksaan.
Parkir merupakan kewajiban retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan pajak ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat dimanfaatkan dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Mengenai parkir berlangganan tidak diatur secara khusus dalam Perda namun prakteknya Dinas Perhubungan Kota Batam masih menerapkan parkir berlangganan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat kebijakan Peraturan daerah Nomor 3/2018 atas kebijakan parker berlangganan dan peranan Dinas Perhubungan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan kuesioner, yang dianalisa dan diuraikan dengan teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian dalam sistem parkir berlangganan tidak dapat diterapkan karena kurangnya sosialisasi yang terus-menerus mendorong masyarakat dan pegawai negeri untuk berlangganan, sehingga banyak yang tidak mengetahui manfaat dan tujuan parkir berlangganan. Perancangan elektronik parkir yang dalam proses penanda tangan Memorandum Of Understanding antara T-Cash dengan Walikota batam akan dapat meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi parkir. Pihak Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan dengan TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan di lapangan dan melakukan survey potensi titik parkir baru pada daerah yang berpotensi bersama BPS, BPK, BPKP dan kejaksaan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
