Tinjauan Yuridis terhadap Gelanggang Permainan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Nehe, Idialman
Subject
348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan
Datestamp
2023-10-16 13:01:28
Abstract :
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Kota Batam merupakan kota yang berada diwilayah Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Wisata yang dimaksud salah satunya wisata permainan GELPER (Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik). Fungsi utama permainan GELPER ini yaitu memberi hiburan/rekreasi terhadap kalangan yang memainkannya, namun aktualnya di lapangan Permainan ini sering kali pengelola/pengusaha menjadikan sebagai tempat perjudian, sehingga aktivitas permainan ini berbentur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal itu, penulis tertarik mengkaji benturan perundang-undangan serta sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha tersebut melalui penelitian normatif dan sebagian penelitian empiris dengan cara wawancara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha oleh hakim dalam permainan GELPER tersebut, sering kali disamakan sanksi pidana terhadap pemain, sehingga memberi ketidakpastian hukum yang melanggar asas-asas hukum di Indonesia. Dapatlah dipahami dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha dengan pemain judi, namun aktualnya di lapangan tidak sejalan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menjalankan asas kepastian hukum, seorang hakim hanya sebagai corong undang-undang yang berpedoman terhadap peraturan perundang?undangan yang tertulis di Indonesia sehingga akan tercapai kepastian hukum yang bisa membedakan sanksi pidana pengelola/pengusaha dan pemain judi seperti halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Kota Batam merupakan kota yang berada diwilayah Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Wisata yang dimaksud salah satunya wisata permainan GELPER (Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik). Fungsi utama permainan GELPER ini yaitu memberi hiburan/rekreasi terhadap kalangan yang memainkannya, namun aktualnya di lapangan Permainan ini sering kali pengelola/pengusaha menjadikan sebagai tempat perjudian, sehingga aktivitas permainan ini berbentur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal itu, penulis tertarik mengkaji benturan perundang-undangan serta sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha tersebut melalui penelitian normatif dan sebagian penelitian empiris dengan cara wawancara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha oleh hakim dalam permainan GELPER tersebut, sering kali disamakan sanksi pidana terhadap pemain, sehingga memberi ketidakpastian hukum yang melanggar asas-asas hukum di Indonesia. Dapatlah dipahami dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha dengan pemain judi, namun aktualnya di lapangan tidak sejalan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menjalankan asas kepastian hukum, seorang hakim hanya sebagai corong undang-undang yang berpedoman terhadap peraturan perundang?undangan yang tertulis di Indonesia sehingga akan tercapai kepastian hukum yang bisa membedakan sanksi pidana pengelola/pengusaha dan pemain judi seperti halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
