Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Girsang, Beni Bereando
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2023-10-16 13:04:18
Abstract :
Hak untuk dipilih ataupun memilih adalah hak konstitusional warga negara. Namun bagaimana jika syarat - syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak tepat relevansinya pembentukannya dengan Undang - Undang Dasar 1945. Kemudian Partai Idaman melayangkan gugatan Uji Materi terhadap Pasal tersebut. Kemudian diputus gugatan tersebut dengan NOMOR 53/PUU ? XV/2017. Tujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU?XV/2017 berdasarkan Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apakah sudah sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan wewenangnya yaitu pengujian serta membatalkan jika memang bertentangan dengan konstitusi. Hasil penelitian ini bahwa pasal 222 tentang presiden treshold telah bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan dalam memutus putusan uji materil Mahkamh Konstitusi harus melakukan penafsiran yag sesuai hukum acaranya. Pembahasan penelitian ini ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan pasal 222 Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu gugatan uji materil pemohon sudah sesuai dengan Undang ?Undang dasar 1945 dan Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penafsiran yang sesuai tertulis di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU?XV/2017 memberikan akibat mempersempit peluang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.
Hak untuk dipilih ataupun memilih adalah hak konstitusional warga negara. Namun bagaimana jika syarat - syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak tepat relevansinya pembentukannya dengan Undang - Undang Dasar 1945. Kemudian Partai Idaman melayangkan gugatan Uji Materi terhadap Pasal tersebut. Kemudian diputus gugatan tersebut dengan NOMOR 53/PUU ? XV/2017. Tujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU?XV/2017 berdasarkan Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apakah sudah sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan wewenangnya yaitu pengujian serta membatalkan jika memang bertentangan dengan konstitusi. Hasil penelitian ini bahwa pasal 222 tentang presiden treshold telah bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan dalam memutus putusan uji materil Mahkamh Konstitusi harus melakukan penafsiran yag sesuai hukum acaranya. Pembahasan penelitian ini ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan pasal 222 Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu gugatan uji materil pemohon sudah sesuai dengan Undang ?Undang dasar 1945 dan Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penafsiran yang sesuai tertulis di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU?XV/2017 memberikan akibat mempersempit peluang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
