Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Indrasanta, Indrasanta
Subject
341.48 Hak Asasi Manusia, HAM
Datestamp
2023-10-17 05:20:31
Abstract :
Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Namun hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini, oleh karena hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari pembahasan didapat hasil sebagai berikut: unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah penafsiran frasa ?dalam keadaan tertentu?. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusian. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM
Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Namun hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini, oleh karena hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari pembahasan didapat hasil sebagai berikut: unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah penafsiran frasa ?dalam keadaan tertentu?. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusian. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
