Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Pelaksanaan Peradilan In Absentia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Hafizh, M
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2023-10-17 05:22:06
Abstract :
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas.
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
