Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Penataan Rumah Liar (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Yuliani, Putri
Subject
340.06 Organisasi dan Manajemen di Bidang Hukum
Datestamp
2023-10-27 09:34:06
Abstract :
Di Kota Batam ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Di Pasal 1 ayat (3) pengertian dari ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Meskipun sudah ada Peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu terkait Ketertiban Umum, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam melaksanakan kegiatan terkait penataan rumah liar, akan tetapi masih sangat banyak rumah liar di Kota Batam yang belum dilakukan penertiban. Dimana warga rumah liar enggan untuk pindah ke rumah susun dan memilih bertahan di lingkungan ilegal dengan alasan dekat dengan tempat usaha dan merasa sudah terbiasa di tempat itu. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum terkait proses penataan rumah liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui Pertama, pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 16 huruf b sudah terlihat jelas bahwa adanya larangan untuk tidak mendirikan hingga bertempat tinggal pada daerah yang bukan diperuntukan bagi pemukiman warga, tetapi kenyataan dilapangan jumlah rumah liar yang berada di Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang dan rumah liar yang berada di row jalan sertafasilitas umum pada tahun 2013 sebanyak 2170 rumah liar meningkat pada tahun 2018 mejadi 30.868 rumah liar yang tersebar di Kota Batam; Kedua, kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan rumah liar adalah kendala pendataan, kendala penertiban, dan kendala penataan (alokasi).
Di Kota Batam ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Di Pasal 1 ayat (3) pengertian dari ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Meskipun sudah ada Peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu terkait Ketertiban Umum, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam melaksanakan kegiatan terkait penataan rumah liar, akan tetapi masih sangat banyak rumah liar di Kota Batam yang belum dilakukan penertiban. Dimana warga rumah liar enggan untuk pindah ke rumah susun dan memilih bertahan di lingkungan ilegal dengan alasan dekat dengan tempat usaha dan merasa sudah terbiasa di tempat itu. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum terkait proses penataan rumah liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui Pertama, pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 16 huruf b sudah terlihat jelas bahwa adanya larangan untuk tidak mendirikan hingga bertempat tinggal pada daerah yang bukan diperuntukan bagi pemukiman warga, tetapi kenyataan dilapangan jumlah rumah liar yang berada di Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang dan rumah liar yang berada di row jalan sertafasilitas umum pada tahun 2013 sebanyak 2170 rumah liar meningkat pada tahun 2018 mejadi 30.868 rumah liar yang tersebar di Kota Batam; Kedua, kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan rumah liar adalah kendala pendataan, kendala penertiban, dan kendala penataan (alokasi).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
