Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi pada Polresta Barelang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Hutapea, Ali Bangun
Subject
345.01 Pengadilan Pidana, Pengadilan Kriminal
Datestamp
2023-10-27 09:49:13
Abstract :
Tindak Pidana Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang berada diwilayah Hukum Polresta Barelang diharapkan kepolisian mampu menjalankan tugas, serta peran dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi diwilayah Hukum Polresta Barelang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemeberantasan serta penanganan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Pada Penelitian Ini Penulis Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris Dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pornografi dan pornoaksi, memberikan himbauan tentang sanksi pidana serta penyebab terjadinya tindak pidana pornografi, memberikan pengarahan kepada masyarakat baik berupa spanduk, binner, dan kepada orang tua untuk memperhatikan kegiatan anak-anaknya dirumah. Namun dalam upaya penegakan hukum Kepolisian mengalami kendala pada sarana dan prasarana serta kurang inovatifnya masyarakat dalam membantu melaporkan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi diwilayah hukum Polresta Barelang sehingga dapat ditarik kesimpulan Bahwa Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi Dan Pornoaksi belum optimal dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala dalam proses penyidikan kasus Tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi.
Tindak Pidana Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang berada diwilayah Hukum Polresta Barelang diharapkan kepolisian mampu menjalankan tugas, serta peran dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi diwilayah Hukum Polresta Barelang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemeberantasan serta penanganan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Pada Penelitian Ini Penulis Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris Dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pornografi dan pornoaksi, memberikan himbauan tentang sanksi pidana serta penyebab terjadinya tindak pidana pornografi, memberikan pengarahan kepada masyarakat baik berupa spanduk, binner, dan kepada orang tua untuk memperhatikan kegiatan anak-anaknya dirumah. Namun dalam upaya penegakan hukum Kepolisian mengalami kendala pada sarana dan prasarana serta kurang inovatifnya masyarakat dalam membantu melaporkan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi diwilayah hukum Polresta Barelang sehingga dapat ditarik kesimpulan Bahwa Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi Dan Pornoaksi belum optimal dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala dalam proses penyidikan kasus Tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
