Analisis Yuridis Pengawasan Dumping oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Panggabean, Tio Sinta
Subject
340.06 Organisasi dan Manajemen di Bidang Hukum
Datestamp
2023-10-27 10:13:13
Abstract :
Di Indonesia, implementasi kebijakan dumping diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Namun, Undang-Undang ini dianggap tidak memadai, karena pada Undang-Undang Kepabeanan yang diatur hanyalah pengertian dumping dan denda dumping secara umum. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Impor dan Pembayaran Antidumping Nomor 34 Tahun 1996. Peraturan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal VI PUTP 1994, yang merupakan Perjanjian Perdagangan Multilateral dalam Sistem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO). Untuk melaksanakan kewajiban GATT/WTO, pada tanggal 10 Oktober 2000, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 427 / MPP / Kep / 10/2000, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Komite ini bertanggung jawab untuk menerima laporan terkait dumping dan melaksanakan proses penyelesaian Antidumping. Peneliti menganalisa pengawasan dumping sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan perlindungan hukum produsen barang sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, dimana peneliti memperoleh data dari studi pustaka yang kemudian akan diuji dengan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan panduan teknis bagi para pelaku usaha untuk mengisi pengaduan terkait kasus dumping ke KADI, namun diperlukan seperangkat Peraturan Antidumping baru untuk kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping. Peraturan yang diharapkan dapat melindungi para produsen tanpa harus mengalami kerugian terlebih dahulu.
Di Indonesia, implementasi kebijakan dumping diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Namun, Undang-Undang ini dianggap tidak memadai, karena pada Undang-Undang Kepabeanan yang diatur hanyalah pengertian dumping dan denda dumping secara umum. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Impor dan Pembayaran Antidumping Nomor 34 Tahun 1996. Peraturan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal VI PUTP 1994, yang merupakan Perjanjian Perdagangan Multilateral dalam Sistem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO). Untuk melaksanakan kewajiban GATT/WTO, pada tanggal 10 Oktober 2000, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 427 / MPP / Kep / 10/2000, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Komite ini bertanggung jawab untuk menerima laporan terkait dumping dan melaksanakan proses penyelesaian Antidumping. Peneliti menganalisa pengawasan dumping sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan perlindungan hukum produsen barang sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, dimana peneliti memperoleh data dari studi pustaka yang kemudian akan diuji dengan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan panduan teknis bagi para pelaku usaha untuk mengisi pengaduan terkait kasus dumping ke KADI, namun diperlukan seperangkat Peraturan Antidumping baru untuk kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping. Peraturan yang diharapkan dapat melindungi para produsen tanpa harus mengalami kerugian terlebih dahulu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
