Formulasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Hardiyanti, Siti
Subject
352.14 Administrasi Lokal, Provinsi
Datestamp
2023-10-28 11:16:35
Abstract :
Peredaran minuman keras di Indonesia sangat sulit dikendalikan, Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman keras yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembeliannya terus terjadi.Pemerintah telah mengeluarkan banyak perda untuk mengontrol laju peredaran minuman keras dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun sudah banyak peneliti yang tertarik dan melakukan penelitian tentang minuman alkohol namun sayangnya masih sedikit peneliti yang membahas formulasi kebijakan yang mengatur tentang peredaran minuman keras tersebut khususnya di kota Batam. Padahal banyak ditemukan tidak terlaksananya Perda minuman keras dengan baik karena masih sering dijumpai peredaran minuman alkohol yang dijual dengan bebas dan ilegal. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa formulasi peraturan daerah minuman alkohol di kota Batam.Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang ada. Kegagalan yang timbul dari suatu program untuk mencapai tujuan kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses formulasi kebijakan tersebut.Dalam proses formulasi kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu proses perumusan masalah kebijakan yaitu ketika masalah diangkat kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas dari isu masalah tersebut, penyusunan agenda yaitu dipilih masalah yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif untuk dijadikan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan yaitu kegiatan untuk mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memecahkan sebuah isu atau masalah kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan adalah tahapan penerimaan dan penyesuaian secara bersama terhadap prinsip yang diterima dan diakui
Peredaran minuman keras di Indonesia sangat sulit dikendalikan, Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman keras yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembeliannya terus terjadi.Pemerintah telah mengeluarkan banyak perda untuk mengontrol laju peredaran minuman keras dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun sudah banyak peneliti yang tertarik dan melakukan penelitian tentang minuman alkohol namun sayangnya masih sedikit peneliti yang membahas formulasi kebijakan yang mengatur tentang peredaran minuman keras tersebut khususnya di kota Batam. Padahal banyak ditemukan tidak terlaksananya Perda minuman keras dengan baik karena masih sering dijumpai peredaran minuman alkohol yang dijual dengan bebas dan ilegal. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa formulasi peraturan daerah minuman alkohol di kota Batam.Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang ada. Kegagalan yang timbul dari suatu program untuk mencapai tujuan kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses formulasi kebijakan tersebut.Dalam proses formulasi kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu proses perumusan masalah kebijakan yaitu ketika masalah diangkat kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas dari isu masalah tersebut, penyusunan agenda yaitu dipilih masalah yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif untuk dijadikan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan yaitu kegiatan untuk mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memecahkan sebuah isu atau masalah kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan adalah tahapan penerimaan dan penyesuaian secara bersama terhadap prinsip yang diterima dan diakui
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
