Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Manik, Doni Sugara
Subject
345.07 Sidang Pidana, Prosedur Pengadilan Pidana
Datestamp
2024-07-08 07:22:33
Abstract :
Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan sebagai bentuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikenakan sanksi seperti penjara atau kurungan. Dalam hal ini Efektivitas Diskresi Kepolisian melalui penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 terkait diskresi kepolisian yang berbunyi Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maka dalam hal ini pihak kepolisian menjelaskan bahwa untuk diskresi kepolisian dalam hal keadilan restoratif efektifitas disini adalah untuk menekan tingginya angka perceraian dan keberadaan keadilan restoratif ini diterapkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memberikan efek jera. efek bagi pelaku untuk tidak mengulanginya. Dengan adanya restorative justice, polisi juga menyatakan 80% memberikan efek jera kepada pelaku dan 20% mengulangi kejahatan karena ringan tangan atau aspek ekonomi.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan sebagai bentuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikenakan sanksi seperti penjara atau kurungan. Dalam hal ini Efektivitas Diskresi Kepolisian melalui penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 terkait diskresi kepolisian yang berbunyi Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maka dalam hal ini pihak kepolisian menjelaskan bahwa untuk diskresi kepolisian dalam hal keadilan restoratif efektifitas disini adalah untuk menekan tingginya angka perceraian dan keberadaan keadilan restoratif ini diterapkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memberikan efek jera. efek bagi pelaku untuk tidak mengulanginya. Dengan adanya restorative justice, polisi juga menyatakan 80% memberikan efek jera kepada pelaku dan 20% mengulangi kejahatan karena ringan tangan atau aspek ekonomi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
