Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap Penyelesaian Sengketa
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Situmeang, Erni Debora Br
Subject
348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan
Datestamp
2024-07-08 07:47:03
Abstract :
Kredit properti atau dikenal juga dengan KPR merupakan produk kredit perbankan yang saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau disingkat Undang-Undang Perbankan. Saat meminjamkan untuk membeli rumah, kreditur terkadang juga menghadapi masalah debitur tidak mampu membayar utangnya sehingga berujung pada kredit macet. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam akad kredit properti Maybank Batam ; Kedua, mengetahui penyebab kredit macet KPR di Maybank Batam, Ketiga, mencari cara mengatasi kredit macet KPR Maybank Batam. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan informan Kantor Cabang Utama Maybank Batam yang berlokasi di Jodoh. Daftar pertanyaan. Hasil pencarian yang dapat dijelaskan dalam artikel ini adalah: Pertama, pihak yang memberikan kredit disebut : debitur dan kreditur dan mereka juga memiliki hak dan kewajiban ; Kedua, terjadinya piutang tak tertagih Maybank Batam dapat dipertimbangkan atas dasar 2 (dua) faktor, yaitu:a. Sistem pemantauan dan manajemen kredit yang lemah serta sistem informasi kredit yang rusak merupakan faktor internal yang menyebabkan kredit buruk. Gagalnya usaha debitur, malapetaka yang menimpa debitur, atau praktik bisnis debitur terkait penanganan kredit adalah alasan eksternal lebih lanjut yang mengakibatkan kredit negatif. Ketiga, kredit macet KPR di Maybank Batam dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan renegosiasi antara pihak bank dengan pihak peminjam yang merupakan kreditur, dan dengan menggunakan badan hukum seperti Penagihan Utang Negara (PUPN) dan Badan Hukum Umum. Dinas Penagihan dan Lelang Utang Negara (DJPLN), untuk menyimpan kredit.
Kredit properti atau dikenal juga dengan KPR merupakan produk kredit perbankan yang saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau disingkat Undang-Undang Perbankan. Saat meminjamkan untuk membeli rumah, kreditur terkadang juga menghadapi masalah debitur tidak mampu membayar utangnya sehingga berujung pada kredit macet. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam akad kredit properti Maybank Batam ; Kedua, mengetahui penyebab kredit macet KPR di Maybank Batam, Ketiga, mencari cara mengatasi kredit macet KPR Maybank Batam. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan informan Kantor Cabang Utama Maybank Batam yang berlokasi di Jodoh. Daftar pertanyaan. Hasil pencarian yang dapat dijelaskan dalam artikel ini adalah: Pertama, pihak yang memberikan kredit disebut : debitur dan kreditur dan mereka juga memiliki hak dan kewajiban ; Kedua, terjadinya piutang tak tertagih Maybank Batam dapat dipertimbangkan atas dasar 2 (dua) faktor, yaitu:a. Sistem pemantauan dan manajemen kredit yang lemah serta sistem informasi kredit yang rusak merupakan faktor internal yang menyebabkan kredit buruk. Gagalnya usaha debitur, malapetaka yang menimpa debitur, atau praktik bisnis debitur terkait penanganan kredit adalah alasan eksternal lebih lanjut yang mengakibatkan kredit negatif. Ketiga, kredit macet KPR di Maybank Batam dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan renegosiasi antara pihak bank dengan pihak peminjam yang merupakan kreditur, dan dengan menggunakan badan hukum seperti Penagihan Utang Negara (PUPN) dan Badan Hukum Umum. Dinas Penagihan dan Lelang Utang Negara (DJPLN), untuk menyimpan kredit.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
