Analisis Yuridis Peran Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan data Konsumen terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Ferialdi, Raja Raditya
Subject
347.05 Hukum Acara Perdata
Datestamp
2024-07-08 11:30:11
Abstract :
Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai pemberian kekuasaan kepada pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik. Notaris selaku pejabat yang berwenang mendapatkan kewenangannya dalam membuat akta dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui peraturan mengenai Jabatan Notaris. Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban dalam menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat oleh notaris. Selain dari aturan, isi akta memiliki beberapa hal yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh masyarakat secara umum. Akta notaris yang diserahkan kepada konsumen notaris atau dalam hal ini klien notaris, disebut dengan salinan akta. Saat ini yang peneliti temukan dalam pencarian Google gambar dengan format kata penelusuran ?isi akta notaris? menimbulkan terbuka kerahasiaan dari akta notaris tersebut. Banyak hasil pada halaman penelusuran yang menampilkan isi dari salinan akta notaris. Tujuan peneltian ini yaitu: Pertama, bagaimana peran notaris dalam menjaga kerahasiaan akta autentik; Kedua bagaimana pengaturannya dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, dibutuhkannya kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dalam menjaga kerahasiaan akta; Kedua, pengaturan mengenai kerahasiaan akta autentik yang harus dijaga tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris namun lebih lanjut pasal-pasal tentang kerahasiaan juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana, dan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang?undang Hukum Pidana tentang kerahasiaan yang harus dijaga oleh pemangku jabatan tertentu.
Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai pemberian kekuasaan kepada pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik. Notaris selaku pejabat yang berwenang mendapatkan kewenangannya dalam membuat akta dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui peraturan mengenai Jabatan Notaris. Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban dalam menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat oleh notaris. Selain dari aturan, isi akta memiliki beberapa hal yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh masyarakat secara umum. Akta notaris yang diserahkan kepada konsumen notaris atau dalam hal ini klien notaris, disebut dengan salinan akta. Saat ini yang peneliti temukan dalam pencarian Google gambar dengan format kata penelusuran ?isi akta notaris? menimbulkan terbuka kerahasiaan dari akta notaris tersebut. Banyak hasil pada halaman penelusuran yang menampilkan isi dari salinan akta notaris. Tujuan peneltian ini yaitu: Pertama, bagaimana peran notaris dalam menjaga kerahasiaan akta autentik; Kedua bagaimana pengaturannya dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, dibutuhkannya kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dalam menjaga kerahasiaan akta; Kedua, pengaturan mengenai kerahasiaan akta autentik yang harus dijaga tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris namun lebih lanjut pasal-pasal tentang kerahasiaan juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana, dan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang?undang Hukum Pidana tentang kerahasiaan yang harus dijaga oleh pemangku jabatan tertentu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
