Penerapan Prinsip Restorative Justice pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Polresta Barelang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Randan, Cherry Marlianty
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2025-01-17 05:02:42
Abstract :
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud juga anak yang masih didalam kandungan. Dan dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum ada suatu penyelesian non litigasi atau yang sering disebut dengan restorative Justice. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini mencoba membahas tentang penerapan prinsip restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang dan kendala-kendala dalam penerapan prinsip restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hasil yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah dalam tahap penyidikan Kepolisian wajib mengupayakan restorative justice yang dalam hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menyimpulkan bahwasnya anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan proses restorative justice agar terciptanya kedamaian baik bagi anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban serta mengembalikan hak-hak anak tersebut.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud juga anak yang masih didalam kandungan. Dan dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum ada suatu penyelesian non litigasi atau yang sering disebut dengan restorative Justice. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini mencoba membahas tentang penerapan prinsip restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang dan kendala-kendala dalam penerapan prinsip restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hasil yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah dalam tahap penyidikan Kepolisian wajib mengupayakan restorative justice yang dalam hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menyimpulkan bahwasnya anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan proses restorative justice agar terciptanya kedamaian baik bagi anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban serta mengembalikan hak-hak anak tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
