Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Penganiayaan Biasa (Studi Kasus Polresta Barelang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Cristy, Elsa Maria
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2024-04-24 11:58:14
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak penganiayaan biasa di Wilayah Polresta Barelang. Salah satu tindakan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah penganiayaan terhadap korban. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, korban berhak atas perlindungan hukum sebagai kompensasi atas kekerasan yang diterimanya. Korban hanya menerima perlindungan dari pasal 351 ayat 1 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara empat bulan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan hukum terhadap korban dan keluarga mereka. Hal tersebut dirasakan karena korban tindak pidana hanya memiliki status hukum sebagai saksi (pelapor/korban) dalam sistem peradilan pidana, tidak seperti terdakwa, polisi, atau jaksa. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa perlindungan secara preventif oleh Kepolisian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran maupun represif dengan bentuk perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus memberikan penyuluhan hukum untuk membuat masyarakat sadar hukum untuk menghindari penganiayaan dan untuk melindungi hak-hak korban di masa mendatang serta hukum acara pidana nasional harus menetapkan ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan hak-hak korban.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak penganiayaan biasa di Wilayah Polresta Barelang. Salah satu tindakan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah penganiayaan terhadap korban. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, korban berhak atas perlindungan hukum sebagai kompensasi atas kekerasan yang diterimanya. Korban hanya menerima perlindungan dari pasal 351 ayat 1 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara empat bulan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan hukum terhadap korban dan keluarga mereka. Hal tersebut dirasakan karena korban tindak pidana hanya memiliki status hukum sebagai saksi (pelapor/korban) dalam sistem peradilan pidana, tidak seperti terdakwa, polisi, atau jaksa. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa perlindungan secara preventif oleh Kepolisian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran maupun represif dengan bentuk perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus memberikan penyuluhan hukum untuk membuat masyarakat sadar hukum untuk menghindari penganiayaan dan untuk melindungi hak-hak korban di masa mendatang serta hukum acara pidana nasional harus menetapkan ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan hak-hak korban.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
