Implikasi Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Salim, Idgham Khalik
Subject
340 Ilmu Hukum
Datestamp
2024-04-24 12:10:19
Abstract :
Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Setiap suku memiliki hukum adat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya seperti Pulau Sumba dengan hukum adat Piti Maranggangu (kawin tangkap). Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa untuk dijadikan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama, Penerapan sanksi atas hukum adat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kasus kawin tangkap; Kedua, Kasus kawin tangkap dapat dikaitkan dengan hukum positif indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis sebagai jenis penelitian di dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengenai: Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat merupakan hukum tidak tertulis, dan hidup ditengah masyarakat adatnya yang diwariskan dari nenek moyang. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Pembahasan dalam penelitian yang ini adalah: Pertama, Penerapan Hukum adat kawin tangkap Kedua, Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-haknya oleh negara selama masih sejalan dengan konstitusi, tetapi kenyataannya masih ada hukum adat yang sanksi adatnya melanggar konstitusi dan juga melanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Setiap suku memiliki hukum adat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya seperti Pulau Sumba dengan hukum adat Piti Maranggangu (kawin tangkap). Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa untuk dijadikan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama, Penerapan sanksi atas hukum adat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kasus kawin tangkap; Kedua, Kasus kawin tangkap dapat dikaitkan dengan hukum positif indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis sebagai jenis penelitian di dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengenai: Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat merupakan hukum tidak tertulis, dan hidup ditengah masyarakat adatnya yang diwariskan dari nenek moyang. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Pembahasan dalam penelitian yang ini adalah: Pertama, Penerapan Hukum adat kawin tangkap Kedua, Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-haknya oleh negara selama masih sejalan dengan konstitusi, tetapi kenyataannya masih ada hukum adat yang sanksi adatnya melanggar konstitusi dan juga melanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
