Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Purba, Juliana
Subject
343.04 Hukum Pajak
Datestamp
2024-04-24 12:18:34
Abstract :
Pajak bisa dikatakan memiliki sifat yang memaksa karna di dalamnya terdapat sanksi administratif ataupun pidana dari sebuah pemenuhan kewajiban sebagai warga negara atas hak yang diperoleh dalam kehidupan kewarganegaraan. Sebagai bentuk salah satu penerimaan sebuah negara yang sumbernya adalah pajak, pajak ialah suatu pemungutan resmi yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Penggelapan pajak atau istilah lainnya pengemplangan pajak adalah penggelapan yang secara ilegal pada objeknya yaitu pajak dimana biasa dilakukan perorangan maupun korporasi. Hal demikian juga berupa tidak adanya pelaporan data yang sebenarnya kepada otoritas perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi kepekaan pajaknya. Pelaporan data yang tidak sebenarnya bisa mengakibatkan kurangnya partisipasi warga negara sebagai wajib pajak untuk membayarkan kewajiban sesuai dengan pendapatan yang telah didaftarkan dan dilaporkan. Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak diantaranya; norma subjektif terkait sifat pada diri manusia, kepatuhan pajak, diskriminasi yang dilakuakan pihak perpajakan, kualitas pelayanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan seperti dan bahan hukum yang terkait.
Pajak bisa dikatakan memiliki sifat yang memaksa karna di dalamnya terdapat sanksi administratif ataupun pidana dari sebuah pemenuhan kewajiban sebagai warga negara atas hak yang diperoleh dalam kehidupan kewarganegaraan. Sebagai bentuk salah satu penerimaan sebuah negara yang sumbernya adalah pajak, pajak ialah suatu pemungutan resmi yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Penggelapan pajak atau istilah lainnya pengemplangan pajak adalah penggelapan yang secara ilegal pada objeknya yaitu pajak dimana biasa dilakukan perorangan maupun korporasi. Hal demikian juga berupa tidak adanya pelaporan data yang sebenarnya kepada otoritas perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi kepekaan pajaknya. Pelaporan data yang tidak sebenarnya bisa mengakibatkan kurangnya partisipasi warga negara sebagai wajib pajak untuk membayarkan kewajiban sesuai dengan pendapatan yang telah didaftarkan dan dilaporkan. Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak diantaranya; norma subjektif terkait sifat pada diri manusia, kepatuhan pajak, diskriminasi yang dilakuakan pihak perpajakan, kualitas pelayanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penggelapan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan seperti dan bahan hukum yang terkait.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
