Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Perorangan Berdasarkan Perspektif Teori Badan Hukum di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Silmi, Muhammad
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2024-04-24 12:31:15
Abstract :
Muhammad Silmi NPM : 200710011 dengan judul skripsi ?AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PERORANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI BADAN HUKUM DI INDONESIA?. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pandangan tentang badan hukum dari satu orang yang mendirikan Perseroan Terbatas. Kemudian, mengevaluasi konsekuensi hukum dari didirikannya Perseroan Terbatas oleh satu orang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini adalah bahwa pendirian perseroan terbatas perspektif badan hukum di Indonesia yang dimiliki oleh satu orang dapat eksis sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku, seperti yang terdapat dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja. bahwa jika ada tindakan hukum yang merugikan perusahaan, maka tanggung jawab hukumnya akan ditanggung oleh mereka yang melakukan tindakan tersebut, bukan hanya pendiri perusahaan yang juga menjabat sebagai direktur. Jika kerugian tersebut disengaja, maka tanggung jawab pribadi akan ditanggung, termasuk harta pribadi, jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian, substansi pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja sama, hanya berbeda dalam jumlah pendiri yang terlibat. Dan pembatasan tanggung jawab, piercing the corporate veil, dan fiduciary duty. Prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan ketika kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan direksi atau dewan komisaris, melainkan oleh tindakan individu dalam direksi atau dewan komisaris. Jika prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan, maka prinsip piercing the corporate veil diterapkan. Prinsip ini digunakan ketika prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban menjalankan dan mengawasi perseroan dengan kepentingan terbaik perusahaan, telah dilanggar dalam pengurusan dan pengawasan perseroan.
Muhammad Silmi NPM : 200710011 dengan judul skripsi ?AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PERORANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI BADAN HUKUM DI INDONESIA?. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pandangan tentang badan hukum dari satu orang yang mendirikan Perseroan Terbatas. Kemudian, mengevaluasi konsekuensi hukum dari didirikannya Perseroan Terbatas oleh satu orang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini adalah bahwa pendirian perseroan terbatas perspektif badan hukum di Indonesia yang dimiliki oleh satu orang dapat eksis sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku, seperti yang terdapat dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja. bahwa jika ada tindakan hukum yang merugikan perusahaan, maka tanggung jawab hukumnya akan ditanggung oleh mereka yang melakukan tindakan tersebut, bukan hanya pendiri perusahaan yang juga menjabat sebagai direktur. Jika kerugian tersebut disengaja, maka tanggung jawab pribadi akan ditanggung, termasuk harta pribadi, jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian, substansi pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja sama, hanya berbeda dalam jumlah pendiri yang terlibat. Dan pembatasan tanggung jawab, piercing the corporate veil, dan fiduciary duty. Prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan ketika kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan direksi atau dewan komisaris, melainkan oleh tindakan individu dalam direksi atau dewan komisaris. Jika prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan, maka prinsip piercing the corporate veil diterapkan. Prinsip ini digunakan ketika prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban menjalankan dan mengawasi perseroan dengan kepentingan terbaik perusahaan, telah dilanggar dalam pengurusan dan pengawasan perseroan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
