Kewenangan Organisasi Perbakin dalam Memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api Ditinjau Berdasarkan Prespektif Peraturan Perundang Undangan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Subakti, Muhammad Alfisyahri
Subject
623.4 Teknik Persenjataan
Datestamp
2024-10-15 07:48:41
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam perlindungan hukum terkait pemberian kewenangan perbakin dalam memberikan izin tembak bagi masyarakat. Meskipun masyarakat sipil telah mendapatkan izin resmi, kepemilikan senjata api tetap menimbulkan berbagai potensi ancaman dan risiko yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap literatur hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api, serta peraturan lainnya yang mengatur prosedur perizinan, syarat-syarat kepemilikan, dan pengawasan penggunaannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab dan risiko kepemilikan senjata api juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab kepemilikan senjata api berizin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata api berizin oleh masyarakat sipil dapat terwujud secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam perlindungan hukum terkait pemberian kewenangan perbakin dalam memberikan izin tembak bagi masyarakat. Meskipun masyarakat sipil telah mendapatkan izin resmi, kepemilikan senjata api tetap menimbulkan berbagai potensi ancaman dan risiko yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap literatur hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api, serta peraturan lainnya yang mengatur prosedur perizinan, syarat-syarat kepemilikan, dan pengawasan penggunaannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab dan risiko kepemilikan senjata api juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab kepemilikan senjata api berizin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata api berizin oleh masyarakat sipil dapat terwujud secara optimal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
