Kewenangan penyidik pegawai negri sipil (ppns) dalam tindak pidana lingkungan hidup (studi kasus putusan no.131/pid.B/2013.Pn.Mbo juncto putusan no.201/pid/2014/pt.Bna)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pelita Harapan
Author
Chaerunisa, Syafiah
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-08-18 07:11:41
Abstract :
Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, disamping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, wewenang, dan peranan penyidik pegawai negri sipil dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia khususnya kasus kebarakan hutan dan lahan. Selain menimbulkan kerusakan ekologis yang besar dikarenakan hutan yang terbakar, polusi udara lintas batas juga merusak kesehatan manusia yang dikarenakan kebakaran hutan dalam skala yang besar. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebarakaran hutan di lahan perkebunan milik PT. Kallista Alam yang terjadi berulangkali sejak tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya semua hukum telah dibahas dan telah memiliki ketetapan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan juga konsep hukum yang berasal dari pada ahli dan sarjana hukum yang telah ada sebelumnya.
Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, disamping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, wewenang, dan peranan penyidik pegawai negri sipil dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia khususnya kasus kebarakan hutan dan lahan. Selain menimbulkan kerusakan ekologis yang besar dikarenakan hutan yang terbakar, polusi udara lintas batas juga merusak kesehatan manusia yang dikarenakan kebakaran hutan dalam skala yang besar. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebarakaran hutan di lahan perkebunan milik PT. Kallista Alam yang terjadi berulangkali sejak tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya semua hukum telah dibahas dan telah memiliki ketetapan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan juga konsep hukum yang berasal dari pada ahli dan sarjana hukum yang telah ada sebelumnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
