PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANGKA UPAYA PEMULIHAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
Purwadhi, Adhika Tri
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2019-10-26 04:12:15
Abstract :
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang ini dikhususkan hanya untuk wanita dan anak-anak, tetapi pada kenyataannya wanita dan anak-anaklah yang sering menjadi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka pemulihan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan untuk hambatannya adalah kepedulian sosial lembaga yang berwenang terhadap korban, tidak adanya paying hukum yang jelan mengenai pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, disamaratakan dan dianggap seperti tindak pidana yang bersifat umum, pendampingan hukum yang lemah, dan pelayanan rohani yang tidak diterapkan untuk korban. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tindak pidana kekerasan dam rumah tagga yang penyelesaiannya hanya sampai pada dikenakan sanksi pada pelaku tanpa adanya upaya pemenuhak hak-hak korban
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang ini dikhususkan hanya untuk wanita dan anak-anak, tetapi pada kenyataannya wanita dan anak-anaklah yang sering menjadi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka pemulihan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan untuk hambatannya adalah kepedulian sosial lembaga yang berwenang terhadap korban, tidak adanya paying hukum yang jelan mengenai pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, disamaratakan dan dianggap seperti tindak pidana yang bersifat umum, pendampingan hukum yang lemah, dan pelayanan rohani yang tidak diterapkan untuk korban. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tindak pidana kekerasan dam rumah tagga yang penyelesaiannya hanya sampai pada dikenakan sanksi pada pelaku tanpa adanya upaya pemenuhak hak-hak korban
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
