AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA KEGIATAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
PUTRI, TISHA DIANDRA WESA
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2023-11-23 02:57:28
Abstract :
Sistem pembayaran elektronik hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Salah satu yang menggunakan sistem pembayaran elektronik ini adalah marketplace Shopee. Dalam penggunaannya, sistem pembayaran ini menerapkan sistem Paylater dengan menggandeng perusahaan fintech PT. Lentara Dana Nusantara sebagai penyedia dana untuk Paylater, platform ini menerapkan sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending) yaitu penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu internet. Pada penelitian ini akan diketahui bagaimana akibat hukum dari penggunaan Paylater sebagai sistem pembayaran elektronik. Tentu saja, penggunaan dari sistem Paylater tidak akan lepas dari sebuah wanprestasi, sehingga pada penelitian ini juga akan dibahas bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak pada layanan Shopee PayLater. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier di dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa kedudukan perjanjian yang digunakan di dalam sistem pembayaran PayLater di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai salah satu bentuk dari perjanjian inominaat. Perjanjian ini adalah perjanjian baku. Perjanjian ini dipilih , dibuat secara kolektif dan massal, untuk menghemat biaya maupun waktu. Perjanjian ini memang sudah biasa digunakan di dalam dunia bisnis. Mengenai wanprestasi yang dilakukan, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Sistem pembayaran elektronik hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Salah satu yang menggunakan sistem pembayaran elektronik ini adalah marketplace Shopee. Dalam penggunaannya, sistem pembayaran ini menerapkan sistem Paylater dengan menggandeng perusahaan fintech PT. Lentara Dana Nusantara sebagai penyedia dana untuk Paylater, platform ini menerapkan sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending) yaitu penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu internet. Pada penelitian ini akan diketahui bagaimana akibat hukum dari penggunaan Paylater sebagai sistem pembayaran elektronik. Tentu saja, penggunaan dari sistem Paylater tidak akan lepas dari sebuah wanprestasi, sehingga pada penelitian ini juga akan dibahas bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak pada layanan Shopee PayLater. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier di dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa kedudukan perjanjian yang digunakan di dalam sistem pembayaran PayLater di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai salah satu bentuk dari perjanjian inominaat. Perjanjian ini adalah perjanjian baku. Perjanjian ini dipilih , dibuat secara kolektif dan massal, untuk menghemat biaya maupun waktu. Perjanjian ini memang sudah biasa digunakan di dalam dunia bisnis. Mengenai wanprestasi yang dilakukan, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
File :
COVER SKRIPSI TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
DAFTAR ISI TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
ABSTRAK TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
BAB 1 TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
BAB 2 TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
BAB 2 TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
BAB 3 TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
BAB 4 TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
DAFTAR PUSTAKA TISHA DIANDRA WESA PUTRI.pdf
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
