UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN
SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
TOKAN, VIVIANTI BAREK
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2023-12-06 06:15:08
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum terhadap pemberian sanksi oleh mejelis pengawas dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi notaris terhadap pemberian sanksi oleh majelis pengawas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undangundang Hukum Perdata, Undang-undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder meliputi makalah, literatur dan hasil jurnal. bahan hukum tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diawali adanya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, jika terdapat pelanggaran maka MPD merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berwenang memberikan sanksi agar diperiksa lebih lanjut, selanjutnya MPP menjadi tahap pemberian sanksi dan banding terakhir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum terhadap pemberian sanksi oleh mejelis pengawas dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi notaris terhadap pemberian sanksi oleh majelis pengawas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undangundang Hukum Perdata, Undang-undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder meliputi makalah, literatur dan hasil jurnal. bahan hukum tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diawali adanya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, jika terdapat pelanggaran maka MPD merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berwenang memberikan sanksi agar diperiksa lebih lanjut, selanjutnya MPP menjadi tahap pemberian sanksi dan banding terakhir.
File :
COVER SKRIPSI VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
DAFTAR ISI VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
ABSTRAK VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
BAB I VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
BAB II VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
BAB III VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
BAB IV VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
DAFTAR PUSTAKA VIVIANTI BAREK TOKAN.pdf
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
