SURAT TUNTUTAN ( REQUISITOIR ) DALAM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUUM ACARA PIDANA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
AFANDY, KHOIRI
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2024-01-31 02:47:53
Abstract :
Dalam pembangunan bangsa, regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya masyarakat sederhana dan kaya berdasarkan Pancasila dan Piagam 1945. dengan tujuan memperbaharui dan menetapkan kedudukan dan fungsi kelompok-kelompok penegak hukum agar terarah dan terikutsertakan, yang sangat diharapkan dalam upaya membantu keadilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kajian ini. kita tidak lepas dari penggunaan metode. karena pendekatan. Persamaan dan disparitas Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan tuntutan Dasar Hukum Surat Tuntutan yang dipakai jaksa yaitu Pasal 182 (1) a KUHAP yang sebagai dasar requisitoir menyebuttkan, bahwa sehabis pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Sedangkan dasar hukum requisitoir sebelum belakunya KUHAP adalah Pasal 290 (1) HIR, yang menyatakan bahwa selesainya pemeriksaan itu, jaksa berbicara serta dibacakannya Surat Tuntutan yang diserahkannya pada Pengadilan Negeri KUHAP tidak mengatur secara tegas sistimatika berasal requsitoir tersebut.
Dalam pembangunan bangsa, regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya masyarakat sederhana dan kaya berdasarkan Pancasila dan Piagam 1945. dengan tujuan memperbaharui dan menetapkan kedudukan dan fungsi kelompok-kelompok penegak hukum agar terarah dan terikutsertakan, yang sangat diharapkan dalam upaya membantu keadilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kajian ini. kita tidak lepas dari penggunaan metode. karena pendekatan. Persamaan dan disparitas Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan tuntutan Dasar Hukum Surat Tuntutan yang dipakai jaksa yaitu Pasal 182 (1) a KUHAP yang sebagai dasar requisitoir menyebuttkan, bahwa sehabis pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Sedangkan dasar hukum requisitoir sebelum belakunya KUHAP adalah Pasal 290 (1) HIR, yang menyatakan bahwa selesainya pemeriksaan itu, jaksa berbicara serta dibacakannya Surat Tuntutan yang diserahkannya pada Pengadilan Negeri KUHAP tidak mengatur secara tegas sistimatika berasal requsitoir tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
