IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI KANTOR KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
SHOLEH, ABDUR RAHMAN
Subject
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Datestamp
2024-02-22 05:55:25
Abstract :
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas, dan biaya pantas terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari survey yang dilakukan oleh komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah, masih ditemukan permasalahan klasik dalam pelayanan perizinan yaitu terkait dengan waktu maupun biaya untuk mendapatkan perizinan dasar, ditemukan ada lebih dari 20% pelaku usaha menyatakan bahwa waktu dan biaya lebih besar dibandingkan dengaan yang dijanjikan oleh instansi yang terkait. (Mayasari, Enny. 2009) Pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good clean governance), meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, bervisi strategis. Penelitian terdahulu yang awal ini telah dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam penerimaan PNS pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan karena data yang di peroleh adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta berupa dokumen dan perilaku yang diamati dengan subyek penelitian kepala BKD, sekretais BKD dan beberapa pegawai/staff BKD Provinsi NTB. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rekrutmen agar terus melakukan pemantauan dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam implementasi Good Governance, serta masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu- isu yang vi tidak jelas yang bertujuan memojokkan pemerintah dan selalu memberikan masukan yang membangun. Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram) Penelitian terdahulu yang kedua Hasil penelitian menurut (Sutopo,2015) menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun sudah mengatur keempat prinsip good governance melalui ketentuan- ketentuan dalam pasal maupun penjelasannya, meskipun dalam beberapa hal belum seperti kondisi ideal yang diharapkan.
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas, dan biaya pantas terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari survey yang dilakukan oleh komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah, masih ditemukan permasalahan klasik dalam pelayanan perizinan yaitu terkait dengan waktu maupun biaya untuk mendapatkan perizinan dasar, ditemukan ada lebih dari 20% pelaku usaha menyatakan bahwa waktu dan biaya lebih besar dibandingkan dengaan yang dijanjikan oleh instansi yang terkait. (Mayasari, Enny. 2009) Pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good clean governance), meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, bervisi strategis. Penelitian terdahulu yang awal ini telah dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam penerimaan PNS pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan karena data yang di peroleh adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta berupa dokumen dan perilaku yang diamati dengan subyek penelitian kepala BKD, sekretais BKD dan beberapa pegawai/staff BKD Provinsi NTB. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rekrutmen agar terus melakukan pemantauan dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam implementasi Good Governance, serta masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu- isu yang vi tidak jelas yang bertujuan memojokkan pemerintah dan selalu memberikan masukan yang membangun. Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram) Penelitian terdahulu yang kedua Hasil penelitian menurut (Sutopo,2015) menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun sudah mengatur keempat prinsip good governance melalui ketentuan- ketentuan dalam pasal maupun penjelasannya, meskipun dalam beberapa hal belum seperti kondisi ideal yang diharapkan.
File :
COVER SKRIPSI ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
DAFTAR ISI ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
ABSTRAK ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
BAB I ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
BAB II ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
BAB III ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
BAB IV ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
BAB V ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
DAFTAR PUSTAKA ABDUR RAHMAN SHOLEH.pdf
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
