PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) DALAM MENANGANI GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PROBOLINGGO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
Apriliansah, Feri
Subject
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Datestamp
2024-02-24 03:44:54
Abstract :
Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena pertambahan penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika pertambahannya tersebut tidak terkontrol secara efektif. Dampak dari pertambahan penduduk ditandai dengan adanya suatu keadaan yang selalu tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh adanya tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan juga peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasarbebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya. Dampak dari pembangunan tersebut ialah dampak negatif dan positifnya yang sangat sulit untuk dihindari sehingga diperlukan usaha untuk mengembangkan dampak positifnya serta mengurangi salah satu dampak negatifnnya. Salah satunya adalah gelandangan pengemis, gelandangan pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan dan ancaman yang sering dihadapioleh negara-negara berkembang. Pada setiap masyarakat, telah tumbuh kelompok-kelompok sosial, baik yang berbasis agama, lingkungan dan aktivitas, yang merupakan sumber bagi keluarga. Dari kebijakan dan perlindungan hak gelandangan pengemis yang telah dibuat, pemerintah telah menunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002.Dengan UU ini maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, mereka hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual, emosional, intelektual maupun sosial. Selain itu adanya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan segenap potensinya, sehingga pelaku gelandangan pengemis tersebut menjadi individu yang cerdas, kreatif dan mandiri.
Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena pertambahan penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika pertambahannya tersebut tidak terkontrol secara efektif. Dampak dari pertambahan penduduk ditandai dengan adanya suatu keadaan yang selalu tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh adanya tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan juga peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasarbebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya. Dampak dari pembangunan tersebut ialah dampak negatif dan positifnya yang sangat sulit untuk dihindari sehingga diperlukan usaha untuk mengembangkan dampak positifnya serta mengurangi salah satu dampak negatifnnya. Salah satunya adalah gelandangan pengemis, gelandangan pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan dan ancaman yang sering dihadapioleh negara-negara berkembang. Pada setiap masyarakat, telah tumbuh kelompok-kelompok sosial, baik yang berbasis agama, lingkungan dan aktivitas, yang merupakan sumber bagi keluarga. Dari kebijakan dan perlindungan hak gelandangan pengemis yang telah dibuat, pemerintah telah menunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002.Dengan UU ini maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, mereka hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual, emosional, intelektual maupun sosial. Selain itu adanya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan segenap potensinya, sehingga pelaku gelandangan pengemis tersebut menjadi individu yang cerdas, kreatif dan mandiri.
File :
COVER SKRIPSI Feri Apriliansah.pdf
DAFTAR ISI Feri Apriliansah.pdf
ABSTRAK Feri Apriliansah.pdf
BAB I Feri Apriliansah.pdf
BAB II Feri Apriliansah.pdf
BAB III Feri Apriliansah.pdf
BAB IV Feri Apriliansah.pdf
BAB V Feri Apriliansah.pdf
DAFTAR PUSTAKA Feri Apriliansah.pdf
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
