PENYELENGGARAAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE MELALUI IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK DI DESA TAMANSARI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
AISYAH, RIKA NUR
Subject
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Datestamp
2024-02-29 02:01:52
Abstract :
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat erat berkaitan dengan pelayanan publik desa terhadap masyarakat desa. Pelayanan publik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Persoalan pelayanan publik merupakan persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah desa. Tidak semua desa memberikan pelayanan yang maksimal, tidak banyak desa yang bekerja sesuai aturan dan prosedur. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pemerintah harus ada standar bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang maksimal salah satunya yaitu dengan SOP. Dengan adanya SOP akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat pelayanan, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan good village governance. Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisispasi masyarakat dan aturan hokum adalah cerminan dari pelaksaan good village governance. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dalam meujudkan pemerintahan yang baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik penyelenggaraan good village governance melalaui implementasi SOP pelayanan publik di desa Tamansari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskrpstif dengan teori good governance dari Sedarmayanti dengan indikator Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat serta Aturan hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan good village governance melalui implementasi sop pelayanan publik didesa Tamansari Kecamatan Kraksaan sudah terlaksana cukup maksimal. Akuntabilitas cukup baik karena aparat desa mampu mempertanggung jawabkan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tranparansi cukup terbuka dalam memberikan informasi yang jelas sedangkan mengenai jangka waktu pelayanan pemerintah desa belum melaksankan dengan baik. Partisipasi masyarakat desa Tamansari telah terlaksana secara maksimal karena kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa menunjukkan hubungan baik serta aparat desa merespon secara aktif terhadap keluhan masyarakat. Aturan Hukum pada kantor desa Tamansari dalam menerikan pelyanan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan rasa keadilan melayani masyarakat sudah adil tanpa membeda-bedakan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat erat berkaitan dengan pelayanan publik desa terhadap masyarakat desa. Pelayanan publik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Persoalan pelayanan publik merupakan persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah desa. Tidak semua desa memberikan pelayanan yang maksimal, tidak banyak desa yang bekerja sesuai aturan dan prosedur. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pemerintah harus ada standar bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang maksimal salah satunya yaitu dengan SOP. Dengan adanya SOP akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat pelayanan, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan good village governance. Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisispasi masyarakat dan aturan hokum adalah cerminan dari pelaksaan good village governance. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dalam meujudkan pemerintahan yang baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik penyelenggaraan good village governance melalaui implementasi SOP pelayanan publik di desa Tamansari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskrpstif dengan teori good governance dari Sedarmayanti dengan indikator Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat serta Aturan hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan good village governance melalui implementasi sop pelayanan publik didesa Tamansari Kecamatan Kraksaan sudah terlaksana cukup maksimal. Akuntabilitas cukup baik karena aparat desa mampu mempertanggung jawabkan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tranparansi cukup terbuka dalam memberikan informasi yang jelas sedangkan mengenai jangka waktu pelayanan pemerintah desa belum melaksankan dengan baik. Partisipasi masyarakat desa Tamansari telah terlaksana secara maksimal karena kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa menunjukkan hubungan baik serta aparat desa merespon secara aktif terhadap keluhan masyarakat. Aturan Hukum pada kantor desa Tamansari dalam menerikan pelyanan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan rasa keadilan melayani masyarakat sudah adil tanpa membeda-bedakan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
