PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT
HAK MILIK YANG TUMPANG TINDIH
(Studi Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
RAHMAN, YUSUF ABDUL
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2024-04-04 04:35:04
Abstract :
Mengenai fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu bersifat publikrechtelick, artinya berlaku bagi umum, bahwa sebidang tanah tersebut telah melekat suatu hak seseorang atau badan.Dalam kenyataannya apabila terjadi masalah atau sengketa mengenai penerbitan Sertipikat tanah, kesalahan selalu dilimpahkan pada Kantor Pertanahan/BPN sebagai Badan atau lembaga yang mengeluarkan produk Sertipikat Tanah melalui proses yang panjang yang membutuhkan ketelitian sehingga terhindar dari cacat hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui cara mengatasi dan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tumpang tindih hak kepemilikan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan yuridis Empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisa Data Secara Deskriptif Kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mengatasi terjadinya sertipikat tumpang tindih hak atas tanah, antara lain : Penertiban administrasi pertanahan, Adanya peta tunggal yang telah mempunyai koordinat Nasional, Peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang, Pengukuran harus dilakukan dengan benar karena merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas ukur dalam pelaksanaan petunjuk teknis serta Kendala yang sering terjadi dalam penyelesaiannya yaitu masing- masing para pihak yang bersengketa tetap kukuh dan mempertahankan pendapatnya masing-masing serta mempertahankan bukti-bukti kepemilikannya atas tanah tersebut yaitu sertipikatnya.
Mengenai fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu bersifat publikrechtelick, artinya berlaku bagi umum, bahwa sebidang tanah tersebut telah melekat suatu hak seseorang atau badan.Dalam kenyataannya apabila terjadi masalah atau sengketa mengenai penerbitan Sertipikat tanah, kesalahan selalu dilimpahkan pada Kantor Pertanahan/BPN sebagai Badan atau lembaga yang mengeluarkan produk Sertipikat Tanah melalui proses yang panjang yang membutuhkan ketelitian sehingga terhindar dari cacat hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui cara mengatasi dan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tumpang tindih hak kepemilikan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan yuridis Empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisa Data Secara Deskriptif Kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mengatasi terjadinya sertipikat tumpang tindih hak atas tanah, antara lain : Penertiban administrasi pertanahan, Adanya peta tunggal yang telah mempunyai koordinat Nasional, Peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang, Pengukuran harus dilakukan dengan benar karena merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas ukur dalam pelaksanaan petunjuk teknis serta Kendala yang sering terjadi dalam penyelesaiannya yaitu masing- masing para pihak yang bersengketa tetap kukuh dan mempertahankan pendapatnya masing-masing serta mempertahankan bukti-bukti kepemilikannya atas tanah tersebut yaitu sertipikatnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
