PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Sekar Tanjung Ajita, -
Subject
KZ Law of Nations
Datestamp
2019-11-12 08:42:32
Abstract :
Penelitian ini membahas penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai lex specialis dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia., untuk itu Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparatur penegak hukum pajak perlu melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri berjalan baik termasuk. Selain itu, dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berkedudukan sebagai lex specialis dari Undang – Undang Pajak Penghasilan akibatnya ketentuan pemungutan pajak domestik dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dikesampingkan, untuk itu proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) perlu diketahui oleh masyarakat dimulai dari proses ratifikasi kemudian tata cara penerapan.
Penelitian ini membahas penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai lex specialis dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia., untuk itu Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparatur penegak hukum pajak perlu melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri berjalan baik termasuk. Selain itu, dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berkedudukan sebagai lex specialis dari Undang – Undang Pajak Penghasilan akibatnya ketentuan pemungutan pajak domestik dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dikesampingkan, untuk itu proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) perlu diketahui oleh masyarakat dimulai dari proses ratifikasi kemudian tata cara penerapan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
