PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEWAN GUBERNUR DAN PEJABAT BANK INDONESIA DARI SANKSI PIDANA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Henny Putri Raya Bernice Marpaung, -
Subject
KZ Law of Nations
Datestamp
2019-11-15 10:13:58
Abstract :
Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang N0. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau Pejabat Bank Indonesia yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen memiliki dampak yang besar bagi banyak orang, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnyalah Gubernur menerima bentuk perlindungan hukum. Sehingga penulis dalam hal ini akan mengkaji setiap substansi terhadap penerapan ataupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.
Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang N0. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau Pejabat Bank Indonesia yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen memiliki dampak yang besar bagi banyak orang, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnyalah Gubernur menerima bentuk perlindungan hukum. Sehingga penulis dalam hal ini akan mengkaji setiap substansi terhadap penerapan ataupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
