PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Studi Kasus Putusan No. 33/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Author
Raymon Budi Hermanto, -
Subject
K Law (General)
Datestamp
2019-11-29 08:09:16
Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah putusan Majelis Hakim. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Pada tahun 2011 telah terjadi perikatan Kontrak antara Kerjasama Operasi (KSO) PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak KSO yaitu waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga PPK memberikan denda dan saksi sesuai klausul pada Kontrak. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara data studi dokumen atau bahan kepustakaan, nantinya data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini di dukung pula dengan teori-teori hukum seperti Theories of contractual obligation, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh para pihak setelah putusan Majelis Hakim. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Pada tahun 2011 telah terjadi perikatan Kontrak antara Kerjasama Operasi (KSO) PT. Buminata Aji Perkasa, PT. Tunggal Jaya Satya dan PT. Ruhaak Phala Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak KSO yaitu waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga PPK memberikan denda dan saksi sesuai klausul pada Kontrak. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara data studi dokumen atau bahan kepustakaan, nantinya data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini di dukung pula dengan teori-teori hukum seperti Theories of contractual obligation, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
